Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

A. Kebijakan Moneter

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemerintah (Bank Indonesia) untuk mempertahankan, manambah, atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar. Kebijakan moneter merupakan salah satu cara untuk menjaga kestabilan moneter dan kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter yang berhasil dapat dilihat dari tersedianya kesempatan kerja dan perbaikan neraca pembayaran. Selain itu, kebijakan moneter dilakukan dalam upaya mempertahankan kemampuan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.

Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive) atau kebijakan uang longgar (easy money policy), yaitu upaya bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive) atau kebijakan uang ketat (tight money policy), yaitu upaya bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar.

Bank Indonesia merupakan otoritas moneter di Indonesia yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia, tujuan tunggal kebijakan moneter adalah mencapai dan  memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Peran dan Fungsi Kebijakan Moneter

a, Peran Kebijakan Moneter

1) Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi pada Berbagai Sektor Ekonomi

Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat berdampak terhadap produktivitas produksi barang dan/atau jasa di berbagai sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target.

2) Menjaga Kestabilan Ekonomi untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

Stabilitas ekonomi dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali (Stabil) dan berkelanjutan.Seperti yang telah anda ketahui sebelumnya tujuan umum penerapan kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga kestabilan perekonomian negara. Kestabilan keekomonian dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang dan/jasa serta arus perputaran uang berlangsung ssecara berimbang.Untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan/atau jasa dengan tingkat perputaran uang, bank sentral perlu mengatur jumlah uang beredar. Upaya bank sentral tersebut harus sesuai kebutuhan sehingga tercipta keadaan ekonomi yang stabil. Jika jumlah uang beredar dapat dikendalikan dan disesuaikan kebutuhan, keseimbangan pertumbuhan arus barang dan/atau jasa dengan perputaran uang akan tercapai. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong tercapainya kestabilan perekonomian.

3) Menjaga Stabilitas Harga untuk Mengurangi Inflasi

Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan akan menyebabkan harga barang dan/atau jasa mengalami kenaikan atau inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya nilai mata uang karena daya beli konsumen akan menurun. Jumlah uang beredar dalam masyarakat memberi pengaruh pada tingkat harga yang berlaku. Diperlukan aturan mengenai jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, yaitu melalui kebijakan moneter agar tingkat harga relatif stabil. Dengan tingkat harga yang stabil, daya beli masyarakat akan terjaga. Daya beli masyarakat yang stabil dapat mendorong keadaan ekonomi yang kondusif dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

4) Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan

Perekonomian yang stabil menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi atau iklim usaha. Kondisi ini akan menarik investor mengembangkan investasi baru di negara tersebut. Pertumbuhan investasi meningkat, produksi juga meningkat sehingga membuka kesempatan kerja baru melalui pendirian berbagai pabrik ataupun perusahaan. Peningkatan produksi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan. Pendirian pabrik atau perusahaan baru dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

5) Memperbaiki Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan

Kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap neraca pembayaran, misalnya kebijakan devaluasi. Devaluasi menyebabkan harga produk di luar negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing. Dengan devaluasi, nilai ekspor akan meningkat dan nilai impor menurun. Kebijakan devaluasi dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri ke posisi berimbang atau surplus (nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor).

b. Fungsi Kebijakan Moneter

Fungsi kebijakan moneter diperlukan untuk mencapai kestabilan nilai mata uang (rupiah). Kebijakan moneter berfungsi meningkatkan pembangunan dengan cara memengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi lain dari kebijakan moneter antara lain mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling tepat; menjaga stabilitas harga dengan mengatur jumlah yang beredar; menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak sesuai; serta untuk pendirian, pelaksanaan, dan pelunasan lembaga keuangan.

Untuk mengukur kebijakan tersebut berhasil atau tidak, setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah harus memiliki target dan ukuran tertentu. Dalam perekonomian selain indikator jumlah uang yang beredar dalam masyarakat terdapat beberapa indikator untuk menilai kebijakan moneter.

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Untuk mencapai target jumlah uang beredar/inflasi yang diinginkan, Bank Indonesia dapat melakukan beberapa tindakan melalui instrumen kebijakan moneter. Secara operasional, pengendalian sasaran moneter menggunakan instrumen kebijakan moneter antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat suku bunga, penetapan cadangan kas, dan pengaturan kredit. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

a. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank umum dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya, apabila perekonomian mengalami kekurangan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan membeli SBI dari bank umum atau masyarakat. Operasi pasar terbuka dilakukan untuk mencapai target operasional dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.

b. Kebijakan Diskonto (Discount Rate Policy)

Kebijakan diskonto merupakan kebijakan untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga (BI rate dan SBI). Saat terjadi inflasi, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga bank. Akibatnya, jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum cenderung menyimpang uang di bank. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, jumlah uang beredar akan bertambah. Rendahnya suku bunga di bank menyebabkan minat menabung masyarakat menurun. Perumusan suku bunga berdampak positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Menurunkan suku bunga biasanya dilakukan pemerintah saat mengalami kelesuan ekonomi, resesi, atau deflasi.

c. Penentuan Cadangan Kas (Cash Ratio)

Penentuan cadangan kas merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum bank umum. Apabila Bank Indonesia menaikkan cadangan kas bank umum, berarti Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar. Dengan naiknya cadangan kas, bank umum menahan lebih banyak uang tunai untuk tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Kebijakan ini dilakukan saat mengalami inflasi. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan cadangan kas, Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang beredar. Pada saat Bank Indonesia menurunkan cadangan kas, bank umum dapat meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Dengan demikian, jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah.

d. Kebijakan Kredit Selektif

Kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat dengan menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman (kredit). Kredit selektif dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang ketat. Dengan adanya kebijakan kredit ketat ini, Bank Indonesia dapat mengontrol jumlah yang beredar dalam masyarakat. Syarat-syarat dalam pemberian kredit harus memperhatikan prinsip 5C sebagai berikut.

• Character (karakter), berkaitan dengan sifat dan kepribadian calon peminjam (debitur).
• Collateral (jaminan), berkaitan dengan jaminan yang dimiliki calon peminjam (debitur) untuk mengajukan kredit.
• Capital (modal), berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk menghasilkan modal sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya.
• Capacity (kapasitas), berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman.
• Condition of Economy (kondisi ekonomi), berkaitan dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dalam masyarakat atau suatu negara.

e. Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Imbauan moral merupakan cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengarahkan atau mengimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Imbauan moral dilakukan Bank Indonesia melalui media massa, pengumuman, atau pidato untuk memengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di bidang moneter. Imbauan moral bertujuan agar lembaga perbankan dan masyarakat memahami situasi ekonomi dan bisa bekerja sama untuk mendukung kebijakan pemerintah. Misalnya, gubernur Bank Indonesia mengimbau lembaga perbankan berhati-hati atau selektif dalam pemberian kredit kepada perusahaan atau individu.

f. Kebijakan Devaluasi dan Revaluasi

Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang bertujuan memperbaiki neraca pembayaran. Dengan kebijakan devaluasi diharapkan harga barang ekspor menjadi relatif lebih murah di luar negeri sehingga nilai ekspor meningkat. Sementara itu, harga barang luar negeri (dalam mata uang rupiah) menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi impor. Naiknya ekspor dan turunnya impor akan mendorong neraca pembayaran menjadi surplus, yaitu ekspor lebih besar daripada impor. Revaluasi merupakan kebijakan menaikkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Revaluasi dilakukan apabila nilai kurs dianggap terlalu rendah. Kebijakan ini diambil ketika pemerintah ingin menaikkan impor dan menurunkan ekspor. Dengan diterapkannya kebijakan revaluasi, nilai produk dalam negeri menjadi lebih mahal daripada produk luar negeri sehingga nilai impor meningkat. Peningkatan impor mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap mata uang asing sehingga dapat menurunkan cadangan devisa mata uang asing di dalam negeri.

4, Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian

Kebijakan moneter memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Banyak harga kebutuhan pokok kadang mengalami kenaikan dan beberapa bulan kemudian mengalami penurunan. Kebijakan moneter dilakukan untuk mempertahankan kestabilan harga. Fluktuasi nilai rupiah sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Saat nilai mata uang turun, harga barang-barang akan naik. Inflasi yang timbul akibat naiknya harga-harga barang diatasi dengan menerapkan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif berupa kenaikan suku bunga (BI rate) yang tidak sesuai kondisi riil perekonomian masyarakat dapat memicu melemahnya daya saing produk dalam negeri, perlambatan kredit, perlambatan investasi, dan tersendatnya pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter berperan penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi suatu negara terutama negara sedang berkembang, khususnya saat inflasi. Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat mengendalikan jumlah uang beredar untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter ditujukan untuk menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah sesuai kebutuhan sehingga transaksi perdagangan berlangsung lancar tanpa menimbulkan tekanan inflasi.

B. Kebijakan Fiskal

Untuk mendukung kebijakan moneter, pemerintah juga menetapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dan moneter saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal digunakan untuk melaksanakan tugas rutin pemerintah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan fiskal tercermin dalam APBN yang merupakan salah satu sarana pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan demi menyejahterakan masyarakat.

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal (fiscal policy) atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi perekonomian nasional. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran negara dan pajak. Dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat mengupayakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran internasional. Jika kebijakan moneter diberlakukan untuk mengatur jumlah uang beredar, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal dibuat pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal dapat dicapai dengan meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal bertujuan menstabilkan perekonomian. Kebijakan fiskal juga dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

a. Peran Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Meningkatkan Produksi Nasional (PDB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada saat perekonomian mengalami kelesuan, jumlah produksi nasional cenderung menurun. Kelesuan ekonomi disebabkan turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat turun, barang dan jasa yang diproduksi produsen akan dikurangi sehingga produksi nasional mengalami penurunan. Saat mengalami kelesuan ekonomi (resesi) pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan jasa. Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan sehingga produksi nasional juga meningkat. Apabila produksi nasional meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN.

2) Memperluas Kesempatan Kerja dalam Rangka Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijkan fiskal, pemerintah dapat memusatkan pembangunan di daerah pedesaan. Pemerintah juga dapat mendorong industri rumah tangga melalui pemberian modal atau pelatihan bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan pemerintah tersebut dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Selain pengadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan, pemerintah harus mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, akan meningkatkan angkatan kerja sehingga kesempatan kerja akan semakin berkurang. Pembangunan ekonomi yang cepat dapat terjadi apabila terjadi peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk.

3) Menstabilkan Harga-harga Barang

Penurunan harga-harga umum akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan merugi. Investasi yang dilakukan swasta akan berkurang. Sebaliknya, harga-harga umum yang terus meningkat (inflasi) akan mengakibatkan dampak buruk. Inflasi dapat memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok orang, tetapi bagi orang yang berpenghasilan tetap dan rendah akan dirugikan. Inflasi juga cenderung melemahkan sektor usaha swasta karena investasi produktif diubah menjadi investasi harta tetap, seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Dengan kebijakan fiskal, kenaikan atau penurunan harga-harga secara tajam dapat dicegah.

4) Menciptakan Pemerataan Distribusi Pendapatan

Penerimaan negara yang optimal mengindikasikan dana untuk melakukan pembangunan dalam kondisi cukup atau berlebih. Apabila dana pajak dioptimalkan tentu akan mencukupi kebutuhan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan di daerah terpencil dan tertinggal. Kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sehingga sebagian besar masih mengandalkan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas punlik yang dianggarkan dari APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami kenaikan. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat daerah satu dengan daerah lain dapat dikurangi. Apabila anggaran APBN digunakan sesuai waktu dan tempat yang tepat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata.

b. Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan masyarakat. Kebijakan fiskal tercermin dalam APBN yang merupakan sarana pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Fungsi utam kebijakan fiskal sebagai berikut.

1) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi bertujuan mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan berdampak positif terhadap perekonomian.

2) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Distribusi kemakmuran dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah.

3) Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi bertujuan mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Fungsi stabilisasi dimaksudkan untuk memelihara keseimbangan ekonomi terutama perluasan kesempatan kerja, kestabilan tingkat harga barang pokok, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Pajak

pajak memberikan dampak langsung yang sangat terasa pada perekonomian suatu negara. Pajak merupakan kontribusi oleh pribadi oleh pribadi atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan masyarakan. Sebagai contoh, kontribusi pajak dalam penerima negara Indonesia pada tahn 2008-2015 di atas 70%. Besar kecil penerimaan negara sangat bergantungan pada penerimaan pajak.

Jika pajak diturunkan, daya beli masyarakan akan meningkat. Hal tersebut akan terdampak positif bagi sektor perekonomian lain seperti industri. Namun demikian,  kebijakan tersebut akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Jika pajak dinaikkan juga akan berpengaruh langsung dengan semakin mahalnya harga di pasar. Di sinilah kebijakan fiskal diterapkan untuk mendapatkan langkah terbaik mengatasi permasalahan ekonomi.

b. Belanja Pemerintah

Pemerintah memiliki pos anggaran pengeluaran (anggaran belanja) yang diatur dalam APBN, seperti pos belanja gaji pegawai dan pos belanja pembelian barang dan/atau jasa. Dengan pengaturan belanja negara, pemerintah mengendalikan kondisi perekonomian. Saat terjadi kelesuan perekonomian, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri. Kenaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Kestabilan jumlah permintaan agregat mampu mendorong kestabilan produksi rumah tangga produsen (perusahaan) sehingga jumlah output tetap terjaga. Pemerintah kadang mengambil keputusan untuk menambah belanja pemerintah (government spending) dengan cara menambah pembelian barang dan/atau jasa bagi kebutuhan operasional pemerintah. Penambahan anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan output yang dihasilkan perusahaan. Jika perusahaan tetap berproduksi, pengusaha tidak akan mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat ditekan.

c. Subsidi

Subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah dalam pembentukan harga barang bagi masyarakat. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen ataupun konsumen sekaligus menekan laju inflasi. Saat harga barang kebutuhan pokok tinggi, jumlah barang yang diminta menurun sehingga jumlah produksi nasional juga berkurang. Menurunnya jumlah produksi nasional akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemberian subsidi bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan untuk menekan biaya produksi agar mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Subsidi dapat berupa uang (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy). Contoh pemberian subsidi oleh pemerintah adalah subsidi listrik, subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi biaya pendidikan, dan subsidi pupuk bagi sektor pertanian.

d. Pinjaman Publik

Pemerintah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang. Adakalanya pendapatan pajak atau sumber pendapatan negara lainna tidak dapat memenuhi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah untuk meminjam dana yang disebut pinjaman publik. Mekanisme pinjaman publik dilakukan dengancara menerbitkan obligasi (surat berharga), baik obligasi jangka pendek, menengah, dan maupun obligasi jangka panjang. Obligasi tersebut bisa dibeli investor dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu, kebijakan pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan surat berharga berupa surat utang negara (SUN). Masyarakat yang membeli atau memegang surat berharga tersebut akan menerima pembayaran bunga atau kupon dari pemerintah. Pinjaman publik ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

4. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal dapat ditinjau dari segi teori dan ditinjau dari aspek perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran ditinjau dari aspek perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut.

• Kebijakan anggaran seimbang, merupakan kebijakan dengan menyusun penerimaan dan pengeluaran sama besar. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu berutang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi depresi (kelesuan ekonomi), negara sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena dapat memperburuk perekonomian.
• Kebijakan anggaran defisitm merupakan kebijakan dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan yang berakibat negara mengalami defisit anggaran. Kebijakan ini diterapkan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
• Kebijakan anggaran surplus, merupakan kebijakan dengan menyusun penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi. Cara yang ditempuh adalah mengurangi jumlah pengeluaran sehingga diharapkan jumlah barang dan/atau jasa yang diminta tidak bertambah dan meningkatkan tabungan pemerintah.
• Kebijakan anggaran dinamis, merupakan kebijakan dengan cara menambah jumlah penerimaan dari pengeluaran yang semakin besar (tidak statis). Anggaran dinamis diperlukan karena semakin besar pengeluaran rutin dan pembangunan yang dibiayai negara.

5. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian

Kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Kondisi ini dapat dilihat dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran maupun jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran untuk keperluan tugas pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam penghitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan diperoleh anggaran surplus atau defisit APBN. Apabila anggaran surplus dalam APBN, akan terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang besarnya tergantung pada pengaruh anggaran surplus tersebut. Anggaran surplus tersebut akan digunakan untuk membayar utang pemerintah dan program pembangunan lain. Apabila terjadi defisit, dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau dalam negeri. Sumber-sumber pinjaman dalam negeri diperoleh dalam bentuk pinjaman perbankan dan nonperbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara dan privatisasi.

Pengeluaran pemerintah yang disalurkan secara tepat, berdampak pada meningkatnya perekonomian suatu negara seperti pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Fasilitas penting lainnya juga dapat merata apabila alokasi pengeluaran pemerintah tepat sasaran. Pengeluaran pemerintah lainnya juga berdampak pada peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan gaji pegawai negeri. Kebijakan fiskal perlu diperhatikan agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan tidak memicu krisis ekonomi.


Daftar Pustaka :
Setiadi, Inung Oni dan Irim Rismi Hastyorini. 2017. PR Ekonomi Peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Klaten : Intan Pariwara.